Sejarah dan Kasus HAM di Indonesia

Kata Pengantar

puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyusun makalah ini ..

didalam makalah ini dijelaskan mengenai Politik dan Strategi Nasional...

masih banyak terdapat kekurangan dalam makalah ini , untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini.semoga makalah ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi para pembaca...

Sejarah HAM di Indonesia

sejarah perjuangan penegakkan HAM di Indonesia sendiri, secara sederhana dapat dibagi menjadi empat periode waktu, yaitu zaman penjajahan (1908-1945), masa pemerintahan Orde Lama (1945-1966), periode kekuasaan Orde Baru (1966-1988) dan pemerintah reformasi (1988-sekarang).

Fokus perjuangan menegakkan HAM pada zaman penjajahan adalah untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia agar bisa terbebas dari imperialisme dan kolonialisme. Sedang pada masa Orde Lama, upaya untuk mewujudkan demokrasi menjadi esensi yang diperjuangkan. Demikian juga pada masa Orde Baru yang memiliki karakter kekuasaan yang otoriter. Pada periode ini, HAM malah kerap ditafsirkan sesuai dengan kepentingan politik dan kekuasaan. Akibatnya, perjuangan penegakan HAM selalu terbentur oleh dominannya kekuasaan. Sedangkan pada saat ini, perjuangan menegakkan HAM mulai merambah ke wilayah yang lebih luas, seperti perjuangan untuk memperoleh jaminan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Secara legal-formal, Indonesia sendiri telah membuat langkah-langkah konkret dalam upayanya untuk turut serta dalam pemajuan dan perlindungan HAM tersebut. Sampai saat ini, Indonesia telah meratifikasi 6 konvensi internasional, dan pada tahun 2005 yang lalu telah meratifikasi Kovenan Hak Sipol dan Kovenan Hak Ekosob. Selain itu, dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia pun kini sudah menjadi hak konstitusional.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun .

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia, seperti :

Menurut Pasal 1 Angka 6 No. 39 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.  1)Kasus Tanjung Priok (1984)Kasus tanjung Priok terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM dimana terdapat rarusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. 2)Kasus terbunuhnya Marsinah, seorang pekerja wanita PT Catur Putera Surya Porong, Jatim (1994)Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja di PT Catur Putera Surya, Porong Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. 3)Kasus terbunuhnya wartawan Udin dari harian umum bernas (1996)Wartawan Udin (Fuad Muhammad Syafruddin) adalah seorang wartawan dari harian Bernas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan sudah tewas. 4)Peristiwa Aceh (1990)Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik dimana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. 5)Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998)Telah terjadi peristiwa penghilangan orang secara paksa (penculikan) terhadap para aktivis yang menurut catatan Kontras ada 23 orang (1 orang meninggal, 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang). 6)Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998 (4 mahasiswa meninggal dan puluhan lainnya luka-luka). Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998 (17 orang warga sipil meninggal) dan tragedi Semanggi II pada 24 September 1999 (1 orang mahasiswa meninggal dan 217 orang luka-luka). 7)Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jejak pendapat (1999)Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia menjelang dan pasca jejak pendapat 1999 di timor timur secara resmi ditutup setelah penyerahan laporan komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia - Timor Leste kepada dua kepala negara terkait. 8)Kasus Ambon (1999)Peristiwa yang terjadi di Ambon ni berawal dari masalah sepele yang merambat kemasala SARA, sehingga dinamakan perang saudara dimana telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan yang memakan banyak korban. 9)Kasus Poso (1998 – 2000)Telah terjadi bentrokan di Poso yang memakan banyak korban yang diakhiri dengan bentuknya Forum Komunikasi Umat Beragama (FKAUB) di kabupaten Dati II Poso. 10)Kasus Dayak dan Madura (2000)Terjadi bentrokan antara suku dayak dan madura (pertikaian etnis) yang juga memakan banyak korban dari kedua belah pihak. 11)Kasus TKI di Malaysia (2002)Terjadi peristiwa penganiayaan terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia dari persoalan penganiayaan oleh majikan sampai gaji yang tidak dibayar. 12)Kasus bom Bali (2002)Telah terjadi peristiwa pemboman di Bali, yaitu tahun 2002 dan tahun 2005 yang dilakukan oleh teroris dengan menelan banyak korban rakyat sipil baik dari warga negara asing maupun dari warga negara Indonesia sendiri. Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia : Menghormati setiap keputusan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Membantu pemerintah dalam upaya penegakkan HAM. Tidak menyembunyikan fakta yang terjadi dalam kasus pelanggaran HAM. Berani mempertanggungjawabkan setiap perbuatan melanggar HAM yang dilakukan diri sendiri. Mendukung, mematuhi dan melaksanakan setiap kebijakan, undang-undang dan peraturan yang ditetapkan untuk menegakkan HAM di Indonesia. Mematuhi instrumen-instrumen HAM yang telah ditetapkan. Melaksanakan hak asasi yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab. Memahami bahwa selain memiliki hak asasi, setiap orang juga memiliki kewajiban asasi yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Menghormati hak-hak orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.edukasi.net/index.php?mod=script&cmd=Bahan%20Belajar/Materi%20Pokok/view&id=270&uniq=2613

http://www.komnasham.go.id/pendidikan-dan-penyuluhan/852-sejarah-hak-asasi-manusia

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Kata Pengantar

puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyusun makalah ini ..

didalam makalah ini dijelaskan mengenai Politik dan Strategi Nasional...

masih banyak terdapat kekurangan dalam makalah ini , untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini.semoga makalah ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi para pembaca...

Pendahuluan

dalam makalah kewarganegaraan ini saya membahas mengenai politik dan strategi nasional dimana berisi pula mengenai pengertian poltik, pengertian negara, pengertian kekuasaan, pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, pengertian strategi, strategi nasional dan dasar pemikiran penyusunan polstrana(politik dan strategi nasional)...

pengertian POLITIK

    politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian arti itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan...


pengertian POLITIK menurut para AHLI

     1.  Johan Kaspar Bluntschli 

dalam buku The Teory of the State: “Ilmu Politik adalah ilmu yang memperhatikan masalah kenegaraan, dengan memperjuangkan pengertian dan pemahaman tentang negara dan keadaannya, sifat-sifat dasarnya, dalam berbagai bentuk atau manifestasi pembangunannya.” (The science which is concerned with the state, which endeavor to understand and comprehend the state in its conditions, in its essentials nature, in various forms or manifestations its development)

     2.  Roger F. Soltau 

dalam bukunya Introduction to Politics: “Ilmu Politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu; hubungan antara negara dengan warganegaranya serta dengan negara-negara lain.” (Political science is the study of the state, its aims and purposes … the institutions by which these are going to be realized, its relations with its individual members, and other states …).

    3.  J. Barents 

dalam bukunya Ilmu Politika: “Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara … yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari negara-negara itu dalam melaksanakan tugas-tugasnya.”

    4.   Joyce Mitchel 

dalam bukunya Political Analysis and Public Policy: “Politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk seluruh masyarakat.” (Politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society).

     5.  Harold D. Laswell dan A. Kaplan 

dalam buku Power Society: “Ilmu Politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”, dan dalam buku Who gets What, When and How, Laswell menegaskan bahwa “Politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan dan bagaimana.”

     6.  W.A. Robson 

dalam buku The University Teaching of Social Sciences: “Ilmu Politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, … yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik … tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.” (Political science is concerned with the study of power in society … its nature, basis, processes, scope and results. The focus of interest of the political scientist … centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power of influence over other, or to resist that exercise).

      7.  Karl W. Duetch

dalam buku Politics and Government: How People Decide Their Fate: “Politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.” (Politics is the making of decision by public means).

      8.  David Easton 

dalam buku The Political System: “Ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum.” Menurutnya “Kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang yang diterima oleh suatu masyarakat dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.” (Political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society).

       9. Ossip K. Flechtheim 

dalam buku Fundamentals of Political Science: “Ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang dapat memengaruhi negara.” (Political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it is a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state).

       10.  Deliar Noer 

dalam buku Pengantar ke Pemikiran Politik: “Ilmu Politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah pula ada. Hanya dalam zaman modern ini memanglah kekuasaan itu berhubungan erat dengan negara.

       11.  Kosasih Djahiri 

dalam buku Ilmu Politik dan Kenegaraan: “Ilmu politik yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik melahirkan sejumlah teori mengenai cara memperoleh dan melaksanakan kekuasaan. Sebenarnya setiap individu tidak dapat lepas dari kekuasaan, sebab memengaruhi seseorang atau sekelompok orang dapat menampilkan laku seperti yang diinginkan oleh seorang atau pihak yang memengaruhi.”

        12.  Wirjono Projodikoro 

menyatakan bahwa “Sifat terpenting dari bidang politik adalah penggunaan kekuasaan oleh suatu golongan anggota masyarakat terhadap golongan lain. Dalam ilmu politik selalu ada kekuasaan atau kekuatan.” Idrus Affandi mendefinisikan: “Ilmu politik ialah ilmu yang mempelajari kumpulan manusia yang hidup teratur dan memiliki tujuan yang sama dalam ikatan negara.”

pengertian NEGARA

   Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara mandiri...

pengertian NEGARA menurut para AHLI

1) Prof.Farid S.

    negara adalah suatu wilayah merdeka yang mendapat pengakuan negara lain serta memiliki kedaulatan

2) Georg Jellinek 

    negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu

3) Georg Wilhelm Friedrich Hegel

    negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan 

    kemerdekaan universal

4) Roelof Krannenburg

    negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri

5) Roger H.Soltau

    negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama

    masyarakat

6) Prof.R.Djokosoetono

    negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan 

    yang sama

7) Prof.Mr.Soenarko

    negara adalah organisasi masyrakat yang mempunyai daerah tertentu , dimana kekuasaan negara berlaku 

    sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan

8) Aristoteles

    negara adalah perpaduan beberapa kekeluargaan mencakupi beberapa desa, hingga pada akhirnya dapat 

    berdiri sendiri sepenuhnya, dengan tujuan kesenangan dan kehormatan bersama

pengertian KEKUASAAN

kekuasaan adalah kualitas yang melekat dalam satu interaksi antara dua atau lebih individu (a quality inherent in an interaction between two or more individuals). Jika setiap individu mengadakan interaksi untuk mempengaruhi tindakan satu sama lain, maka yang muncul dalam interaksi tersebut adalah pertukaran kekuasaan...

pengertian KEKUASAAN menurut para AHLI

1) Gibson

Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang untuk memperoleh seuatu sesuai dengan cara yang dikehendaki.

2) Max Weber

Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-   kemauannya sendiri dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tinakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

3) Lewin

Kekuasaan adalah kemampuan potensial dari seseorang/kelompok orang untuk mempengaruhi yang lain dalam sistem yang ada.

Ada dua konseps berbeda tentang kekuasaan yang dianut dalam bahasa awam :

• Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi individu-individu lain.
• Kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan kolektif.

lima tipe kekuasaan Menurut French dan Raven, :

• Reward power

Tipe kekuasaan ini memusatkan perhatian pada kemampuan untuk memberi ganjaran atau imbalan atas pekerjaan atau tugas yang dilakukan orang lain. Kekuasaan ini akan terwujud melalui suatu kejadian atau situasi yang memungkinkan orang lain menemukan kepuasan. Dalam deskripsi konkrit adalah ‘jika anda dapat menjamin atau memberi kepastian gaji atau jabatan saya meningkat, anda dapat menggunkan reward power anda kepada saya’. Pernyataan ini mengandung makna, bahwa seseorang dapat melalukan reward power karena ia mampu memberi kepuasan kepada orang lain.

• Coercive power

Kekuasaan yang bertipe paksaan ini, lebih memusatkan pandangan kemampuan untuk memberi hukuman kepada orang lain. Tipe koersif ini berlaku jika bawahan merasakan bahwa atasannya yang mempunyai ‘lisensi’ untuk menghukum dengan tugas-tugas yang sulit, mencaci maki sampai kekuasaannya memotong gaji karyawan. Menurut David Lawless, jika tipe kekuasaan yang poersif ini terlalu banyak digunakan akan membawa kemungkinan bawahan melakukan tindakan balas dendam atas perlakuan atau hukuman yang dirasakannya tidak adil, bahkan sangat mungkin bawahan atau karyawan akan meninggalkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

• Referent power

Tipe kekuasaan ini didasarkan pada satu hubungan ‘kesukaan’ atau liking, dalam arti ketika seseorang mengidentifikasi orang lain yang mempunyai kualitas atau persyaratan seperti yang diinginkannya. Dalam uraian yang lebih konkrit, seorang pimpinan akan mempunyai referensi terhadap para bawahannya yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan atasannya.

• Expert power

Kekuasaa yang berdasar pada keahlian ini, memfokuskan diripada suatu keyakinan bahwa seseorang yang mempunyai kekuasaan, pastilah ia memiliki pengetahuan, keahlian dan informasi yang lebih banyak dalam suatu persoalan. Seorang atasan akan dianggap memiliki expert power tentang pemecahan suatu persoalan tertentu, kalau bawahannya selalu berkonsultasi dengan pimpinan tersebut dan menerima jalan pemecahan yang diberikan pimpinan. Inilah indikasi dari munculnya expert power.

• Legitimate power

Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang sebenarnya (actual power), ketika seseorang melalui suatu persetujuan dan kesepakatan diberi hak untuk mengatur dan menentukan perilaku orang lain dalam suatu organisasi. Tipe kekuasaan ini bersandar pada struktur social suatu organisasi, dan terutama pada nilai-nilai cultural. Dalam contoh yang nyata, jika seseorang dianggap lebih tua, memiliki senioritas dalam organisasi, maka orang lain setuju untuk mengizinkan orang tersebut melaksanakan kekuasaan yang sudah dilegitimasi tersebut.

pengertian PENGAMBILAN KEPUTUSAN

suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

5 dasar pengambilan keputusan menurut George R. Terry :

• Intuisi

Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi adalah pengambilan keputusan  yang berdasarkan perasaan yang sifatnya subyektif.  Dalam pengambilan keputusan berdasarkan intusi ini, meski waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif pendek, tetapi keputusan yang dihasilkan seringkali relatif  kurang baik karena seringkali mengabaikan dasar-dasar pertimbangan lainnya.

• Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena dengan pengalaman yang dimiliki seseorang, maka dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung-ruginya dan baik-buruknya keputusan yang akan dihasilkan.

• Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya, atau oleh orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Hasil keputusannya dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama dan memiliki otentisitas (otentik),  tetapi  dapat menimbulkan sifat rutinitas, mengasosiasikan dengan praktek diktatorial dan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan sehingga dapat menimbulkan kekaburan

• Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan data dan fakta empiris dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, tingkat kepercayaan terhadap pengambil keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

• Rasional

Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasio, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pengambilan keputusan secara rasional ini berlaku sepenuhnya dalam keadaan yang ideal. Pada pengambilan keputusan secara rasional terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1.  Kejelasan masalah : tidak ada keraguan dan kekaburan masalah.
2.  Orientasi tujuan : kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai.
3. Pengetahuan alternatif : seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya.
4. Preferensi yang jelas : alternatif bisa diurutkan sesuai kriteria.
5. Hasil maksimal : pemilihan alternatif terbaik berdasarkan atas hasil ekonomis yang maksimal.

Distribusi Kekuasaan

•   Model Elitis 

Yaitu suatu model distribusi kekuasaan yang berasumsi bahwa kekuasaan itu selalu bersifat timpang, dimana ada sedikit yang berkuasa yang disebut elit dan sebagian besar orang yang dikuasai. Model ini ada pada masyarakat yang tradisionil. Ada pada rezim-rezim yang otoriter. Tokoh pencetusnya yaitu Gatano Mosca dan Vil Fredo Pareto

• Model Populis ( Individu ) 

 suatu model distribusi kekuasaan yang melibatkan partisipasi rakyat dalam jumlah yang sebanyak mungkin. Model ini berasumsi bahwa setiap individu memiliki hak politik yang sama

•  Model Pluralis 

yaitu model pendistribusian kekuasaan yang melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat. Model ini lebih bertumpu pada kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan dalam masyarakat

Bidang kekuasaan diantaranya yaitu :

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Politik
3. Bidang Pendidikan
4. Bidang Hukum
5. Bidang budaya
6. Bidang Ekonomi
7. 
   

Robert Dahl berkata untuk mengetahui siapa yang berkuasa di masyarakat ada tiga pendekatan yang dipakai dalam ilmu politik, yakni :

• Pendekatan posisional

 suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui siapa yang berkuasa di masyarakat berdasarkan posisi-posisi formal atau jabatan-jabatan formal yang disandang seseorang. Namun demikian tidak semua orang yang duduk dalam jabatan formal itu betul-betul berkuasa. Kelemahan dari pendekatan ini yaitu pendekatan ini hanya mencerminkan sebagian kekuasaan seseorang

• Pendekatan Reputasional

Pendekatan reputasioanal yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui siapa yang berkuasa berdasarkan reputasinya. Pendekatan ini lebih mencerminkan kenyataan yang terjadi

• Pendekatan Pembuatan Keputusan

 suatu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang berkuasa itu dengan melihat pada individu atau kelompok mana yang paling dominan didalam setiap pengambilan keputusan di masyarakat. Mulai dari usulan, rumusan, perdebatan sampai dengan keluarnya suatu keputusan. Jika dalam setiap pembuatan keputusan yang berpengaruh hanya satu kelompok tertentu saja maka kekuasaan itu bersifat MONOLITIK. Tetapi jika sebaliknya beberapa kelompok saling bersaing dalam mempengaruhi pembuatan keputusan dan silih berganti memenangkan proses pembuatan keputusan maka kekuasaan tersebut bersifat POLISENTRIS ( Tersebar )

• Legitimasi 

keabsahan yang dimiliki seorang aktor politik untuk memerintah atau menguasai orang lain suatu kekuasaan akan dapat berjalan efektif jika diikuti dengan keabsahan. Dengan adanya keabsahan seorang penguasa akan memilliki wewenang.

Kekuasaan+Keabsahan = Wewenang ( Authority )

Menurut Max Weber ada tiga sumber keabsahan :

1. tradisi yang bersifat turun temurun. Contoh kaisar jepang, Raja Saudi dll
2.  Kharisma yang diperoleh dari pesona pribadi seseorang
3. Legal Rasional yang diperoleh melalui prosedur-prosedur dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat formal.

Pengertian strategi

Rencana yang disatukan, luas dan berintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategis perusahaan dengan tantangan lingkungan, yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi (Glueck dan Jauch, p.9, 1989).

Pengertian strategi secara umum dan khusus sebagai berikut:

1. Pengertian Umum

Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

2. Pengertian khusus

Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value terbaik.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu:

1. Mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut.

2. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya.

3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.

4. Menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

5. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. (Hariadi, 2005).

Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan Dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (1985) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi.

Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu: enterprise strategy, corporate strategy, business strategy dan functional strategy.

a) Enterprise Strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang berada di luar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Di dalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Jadi dalam strategi enterprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi. Strategi itu juga menampakkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

b) Corporate Strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut Grand Strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi. Pertanyaan apa yang menjadi bisnis atau urusan kita dan bagaimana kita mengendalikan bisnis itu, tidak semata-

mata untuk dijawab oleh organisasi bisnis, tetapi juga oleh setiap organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit. Apakah misi universitas yang utama? Apakah misi yayasan ini, yayasan itu, apakah misi lembaga ini, lembaga itu? Apakah misi utama

direktorat jenderal ini, direktorat jenderal itu? Apakah misi badan ini, badan itu? Begitu seterusnya.

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan itu sangat penting dan kalau keliru dijawab bisa fatal. Misalnya, kalau jawaban terhadap misi universitas ialah terjun kedalam dunia bisnis agar menjadi kaya maka akibatnya bisa menjadi buruk, baik terhadap anak didiknya, terhadap pemerintah, maupun terhadap bangsa dan negaranya. Bagaimana misi itu dijalankan juga penting. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan

stratejik yang selayaknya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

c) Business Strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran di tengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi di hati para penguasa, para pengusaha, para donor dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan

stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik.

d) Functional Strategy

Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi functional yaitu:

• Strategi functional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat, antara lain yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran, sumber daya, penelitian dan pengembangan.

• Strategi functional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, implementating, controlling, staffing, leading, motivating, communicating,

decision making, representing, dan integrating.

• Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau yang selalu berubah (J. Salusu, p 101, 1996).

Tingkat-tingkat strategi itu merupakan kesatuan yang bulat dan menjadi isyarat bagi setiap pengambil keputusan tertinggi bahwa mengelola organisasi tidak boleh dilihat dari sudut kerapian administratif semata, tetapi juga hendaknya memperhitungkan soal

“kesehatan” organisasi dari sudut ekonomi (J. Salusu, p 104, 1996).

Jenis-jenis strategi :

1. Strategi Integrasi

Integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal kadang semuanya disebut sebagai integrasi vertikal. Strategi integrasi vertikal memungkinkan perusahaan dapat mengendalikan para distributor, pemasok, dan / atau pesaing.

2. Strategi Intensif

Penetrasi pasar, dan pengembangan produk kadang disebut sebagai strategi intensif

karena semuanya memerlukan usaha-usaha intensif jika posisi persaingan perusahaan dengan produk yang ada hendak ditingkatkan.

3. Strategi Diversifikasi

Terdapat tiga jenis strategi diversifikasi, yaitu diversifikasi konsentrik, horizontal, dan konglomerat. Menambah produk atau jasa baru, namun masih terkait biasanya disebut diversifikasi konsentrik. Menambah produk atau jasa baru yang tidak terkait untuk pelanggan yang sudah ada disebut diversifikasi horizontal. Menambah produk atau jasa baru yang tidak disebut diversifikasi konglomerat.

4. Strategi Defensif

Disamping strategi integrative, intensif, dan diversifikasi, organisasi juga dapat menjalankan strategi rasionalisasi biaya, divestasi, atau likuidasi.

Rasionalisasi Biaya, terjadi ketika suatu organisasi melakukan restrukturisasi melalui penghematan biaya dan aset untuk meningkatkan kembali penjualan dan laba yang sedang

menurun. Kadang disebut sebagai strategi berbalik (turnaround) atau reorganisasi, rasionalisasi biaya dirancang untuk memperkuat kompetensi pembeda dasar organisasi. Selama proses rasionalisasi biaya, perencana strategi bekerja dengan sumber daya terbatas dan menghadapi tekanan dari para pemegang saham, karyawan dan media.

Divestasi adalah menjual suatu divisi atau bagian dari organisasi. Divestasi sering digunakan untuk meningkatkan modal yang selanjutnya akan digunakan untuk akusisi atau investasi strategis lebih lanjut. Divestasi dapat menjadi bagian dari strategi rasionalisasi biaya menyeluruh untuk melepaskan organisasi dari bisnis yang tidak menguntungkan, yang memerlukan modal terlalu besar, atau tidak cocok dengan aktivitas lainnya dalam perusahaan. Likuidasi adalah menjual semua aset sebuah perusahaan secara bertahap sesuai nilai nyata aset tersebut. Likuidasi merupakan pengakuan kekalahan dan akibatnya bisa merupakan strategi yang secara emosional sulit dilakukan. Namun, barangkali lebih baik berhenti beroperasi daripada terus menderita kerugian dalam jumlah besar.

5. Strategi Umum Michael Porter

Menurut Porter, ada tiga landasan strategi yang dapat membantu organisasi memperoleh keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus. Porter menamakan ketiganya strategi umum.

Keunggulan biaya menekankan pada pembuatan produk standar dengan biaya per unit sangat rendah untuk konsumen yang peka terhadap perubahan harga. Diferensiasi adalah strategi dengan tujuan membuat produk dan menyediakan jasa yang dianggap unik di seluruh industri dan ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak terlalu peduli terhadap perubahan harga. Fokus berarti membuat produk dan menyediakan jasa yang memenuhi keperluan sejumlah kelompok kecil konsumen.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional.

1) Dalam perkembangannya istilah strategi condong ke militer sehingga ada tiga pengertian strategi :

• Strategi militer yang sering disebut sebagai strategi murni yaitu penggunaan kekauatan militer untuk tujuan perang militer
• Strategi besar (grand strategy) yaitu suatu strategi yang mencakup strategi militer dan strategi nonmiliter sebagai usaha dalam pencapaian tujuan perang
• Strategi nasional yaitu strategi yang mencakup strategi besar dan di orientasikan pada upaya optimlaisasi pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan bangsa

2) Indonesia menuangkan politik nasionalnya dalam bentuk GBHN karena GBHN yang merupakan kepanjangan dari Garis-garis Besar Haluan Negara adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu di tetapkan oleh MPR untuk lima tahun guna mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

3) Agar perencanaan pelaksanaan politik dan strategi dapat berjalan dengan baik maka harus dirumuskan dan dilakukan pemikiran-pemikiran strategis yang akan digunakan. Pemikiran strategis adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi perkembangan keadaan lingkungan yang dapat mempengaruhi bahkan mengganggu pelaksanaan strategi nasional, umumnya dilakukan Telaah Strategi atau suatu kajian terhadap pelaksanaan strategi yang akan dilaksanakan dengan selalu memperhatikan berbagai kecenderungan. Juga dilakukan Perkiraan Strategi yaitu suatu analisis terhadap berbagai kemungkinan perkembangan keadaan dan lingkungan, pengembangan sasaran alternatif, cara bertindak yang ditempuh, analisis kemampuanh yang dimiliki dan pengaruhnya, serta batas waktu berlakunya penilaian terhadap pelaksanaan strategi.

4) Wawasan strategi harus mengacu pada tiga hal penting, di antaranya adalah :

Melihat jauh ke depan; pencapaian kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Itulah alasan mengapa kita harus mampu mendahului dan mengestimasi permasalahan yang akan timbul, mampu membuat desain yang tepat, dan menggunakan teknologi masa depan. Terpadu komprehensif integral; strategi dijadikan kajian dari konsep yang mencakup permasalahan yang memerlukan pemecahan secara utuh menyeluruh. Gran strategy dilaksanakan melalui bidang ilmu politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, baik lintas sektor maupun lintas disiplin. Memperhatikan dimensi ruang dan waktu; pendekatan ruang dilakukan karena strategi akan berhasil bila didukung oleh lingkungan sosial budaya dimana strategi dan manajemen tersebut di operasionalkan, sedangkan pendekatan waktu sangat fluktuatif terhadap perubahan dan ketidakpastian kondisi yang berkembang sehingga strategi tersebut dapat bersifat temporer dan kontemporer

5) Dalam ketatanegaraan Indonesia, unsur-unsur uatama sistem keamanan nasional adalah sebagai berikut :

Negara sebagai organisasi kekuasaan yang mempunyai hak dan peranan terhadap pemilikan, pengaturan, dan pelayanan yang diperlukan dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Bangsa Indonesia sebagai pemilik negara berperan untuk menentukan sistem nilai dan arah/ kebijaksanaan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggaraan fungsi-fungsi Negara. Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan Negara. Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Dilihat secara strukutural, unsur-unsur utama sistem keamanan nasional tersusun atas empat tatanan yaitu : tata kehidupan masyarakat (TKM), tata politik nasional (TPN), tata administrasi negara (TAN), dan tata laksana pemerintahan (TLP). TKM dan TPN merupakan tatanan luar (outer setting), sedangkan TAN dan TLP merupakan tatanan dalam (inner setting) dari sistem keamanan nasional. Secara proses, sistem keamanan nasional berpusat pada suatu rangkaian tata pengambilan keputusan berwenang (TPKB) yang terjadi pada tatanan dalam (TAN dan TLP). Untuk penyelenggaraan TPKB diperlukan proses arus masuk yang dimulai dari TKM lewat TPN. Aspirasi dari TKM yang berintikan kepentingan rakyat dapat berasal dari rakyat (individu/ormas), parpol, kelompok penekan, organisasi kepentingan, dan pers. Rangkaian kegiatan dalam TPKB menghasilkan berbagai keputusan yang tehimpun dalam proses arus keluar berupa berbagai kebijakan yang dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan perundngan sesuai dengan sifat permasalahan dan klasifikasi kebijakan serta instansi atau pejabat yang mengeluarkan, selanjutnya di salurkan ke TPN dan TKM.

6) Mekanisme penyususunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden/ Mandatris MPR. Dalam melaksanakan tugasnya Presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinatif, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional,dll. Selanjutnya proses penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat ini dilakukan setelah presiden menerima GBHN, kemudian menyusun program kabinet dan memilih para menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden. Jika politik nasional ditetapkan oleh Presiden/Mandataris MPR, maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk presiden. Di tingkat infrastruktur, penyusunan politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang hukum, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, maka penyelenggaraan negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia sebagai sasaran sektoralnya. Peranan masyarakat dalam turut mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh Presiden/Mandataris sangat besar.

7) Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai salah satu wujud politik dan strategi nasional, telah memberikan dua bentuk otonomi kepada dua daerah, yaitu otonomi luas kepada daerah kabupaten/kota, dan otonomi terbatas kepada daerah provinsi. Sebagai konsekuensinya, maka kewenangan pemerintah pusat dibatasi. Lahirnya UU Nomor 22 Tahun 1999 secara legal formal menggantikan dua UU sebelumnya, yaitu UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

8) Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan dengan mengikuti pembagian kewenangan atau money follows function. Hal ini berarti bahwa hubungan keuangan antara pusat dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa sehingga kebutuhan pengeluaran yang akan menjadi tanggung jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN,pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dilakukan atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan


Daftar Pustaka :

http://dewiindrianti.blogspot.com/2011/02/distribusi-kekuasaan-meteri-perkuliahan.html

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/05/16/pengambilan-keputusan/

http://sukses-since.blogspot.com/2010/05/pengertian-kekuasaan.html

http://fisip.uns.ac.id/blog/pandu/2010/05/31/kekuasaan/

·        http://ruhcitra.wordpress.com/2008/11/21/pengertian-politik/

TUGAS KEWARGANEGARAAN 2

KATA PENGANTAR
 puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat TUHAN Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga saya dapat menyusun makalah ini .

 didalam makalah ini dijelaskan mengenai wawasan nusantara , wawasan nasional , teori geopolitik , paham kekuasaan , dan implementasi wawasan nusantara ..

 saya menyadari bahwa dalam makalah ini masih terdapat kekurangan .untuk itu segala kritik dan saran yang membangun akan saya terima demi kesempurnaan makalah ini.semoga makalah ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi para pembaca ......




PENDAHULUAN
dalam makalah kewarganegaraan ini saya membahas mengenai wawasan nusantara dimana dalam wawasan nusantara memiliki 4 isi yaitu  perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik , Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi , Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya , dan Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan.selain membahas mengenai wawasan nusantara saya juga membahas mengenai pengertian dari wawasan naisonal , pendapat para ahli mengenai teori geopolitik , geopolitik menurut bangsa indonesia , paham kekuasaan di indonesia serta implementasi wawasan nusantara ......


ISI
kata wawasan berasal dari bahasa jawa yaitu wawas(mawas) yang artinya melihat atau memandang , jadi kata wawasan dapat di artikan sebagai cara pandang atau cara melihat ..

wawasan nusantara
 cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan pancasila dan UUD 1945 , dalam pelaksanaanya wawasan nusantara mengutamakan persatuan dan keasatuan wilayah
serta menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional .....

isi wawasan nusantara :
1) perwujudan kepulauan nusantara sebagai kesatuan politik :

•  Bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan matra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa.
•  Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya.
•  Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.
•  Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
•  Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
•  Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.
•  Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

2) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi :

•   Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
•  Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.
•  Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

3) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial dan Budaya :

•   Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa.
•  Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

4) Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan :

•  Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara.
•  bahwa tiap-tiap negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

wawasan nasional 

 cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang berinteraksi dan berinterelasi serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungan nasional , regional maupun global ....

Teori­ geopolitik (ilmu bumi politik)

Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala politik dari aspek geografi. 

A) Federich Ratzel

1.   Pertumbuhan negara dapat dianalogikan (disamakan/mirip)dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup) yang memerlukan ruang hidup, melalui proses Iahir, tumbuh,berkembang, mempertahankan hidup tetapi dapat juga menyusut dan matì.
2.   Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin Iuas potensi ruang makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang).
3.   Suatu bangsa dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul yang dapat bertahan hidup terus dan Ianggeng.Semakin tinggi budaya bangsa semakin besar kebutuhan atau dukungan sumber daya alam. Apabila tidak terpenuhi maka bangsa tsb akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alam di Iuarwilayahnya (ekspansi).Apabila ruang hidup negara (wilayah) sudah tidak mencukupi,maka dapat diperluas dengan mengubah batas negara baik secara damai maupun dengan kekerasan/perang. Ajaran Ratzel menimbulkan dua aliran:

•   menitik beratkan kekuatan darat
•     menitik beratkan kekuatan laut

            Ada kaitan antara struktur politik/kekuatan politik dengan geografi di satu pihak, dengan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme (kehidupan biologi) di lain pihak.

B) Rudolf Kjellen

1.   Negara sebagai satuan biologi, suatu organisme hidup.Untuk menoapai tujuan negara, hanya dimungkinkan dengan jalan memperoleh ruang (wilayah) yang oukup Iuas agar memungkinkan pengembangan secara bebas kemampuan dan kekuatan rakyatnya.
2.   Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik,demopolitik, sosialpolitik dan kratopolitik.
3.   Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan Iuar, tetapi harus mampu swasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan teknologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

C) Karl Haushofer

     Pandangan Karl Haushofer ini berkembang di Jerman dibawah kekuasan Adolf Hitler, juga dikembangkan ke Jepang dalam ajaran Hako lchiu yang dilandasi oleh semangat

militerisme dan fasisme. Pokok-pokok teori Haushofer ini  pada dasarnya menganut teori Kjellen, yaitu :

1.  Kekuasan imperium daratan yang kompak akan dapat mengejar kekuasan imperium maritim untuk menguasai pengawasan di laut.
2.  Negara besar didunia akan timbul dan akan menguasai Eropa, Afrika, dan Asia barat (Jerman dan Italia) serta Jepang di Asia timur raya.
3.  Geopolitik adaiah doktrìn negara yang menitik beratkan pada soal strategi perbatasan. Geopolitik adalah Iandasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup
4. (wilayah).

D) Sir Halford Mackinder (konsep wawasan benua)

    Teori ahli Geopolitìk ini menganut “konsep kekuatan”. la mencetuskan wawasan benua yaitu konsep kekuatan di darat.Ajarannya menyatakan ; barang siapa dapat mengusai “daerah jantung”, yaitu Eropa dan Asia, akan dapat menguasai dunia” yaitu Eropa, Asia, Afrika dan akhirnya dapat mengusai dunia.

E) Sir Walter Raleigh dan Alferd Thyer Mahan (konsep wawasan bahari)

    Barang siapa menguasai Iautan akan menguasai “perdagangan”. Menguasai perdagangan berarti menguasai “kekayaan dunia” sehinga pada akhirnya menguasai dunia.

  

F) W.Mìtchel, A.Seversky, Giulio Douhet, J.F.C.Fu||er (konsep wawasan dirgantara)

    Kekuatan di udarajustru yang paling menentukan. Kekuatan di udara mempunyai daya tangkis terhadap ancaman dan dapat melumpuhkan kekuatan Iawan dengan penghancuran di kandang Iawan itu sendiri agartidak mampu Iagi bergerak menyerang.

F)  Nicholas J. Spykman

    Teori daerah batas (rimland) yaitu teori wawasan kombinasi , yang menggabungkan kekuatan darat, laut, udara dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keperluan dan kondisi suatu negara.

geopolitik Indonesia

 indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago concept yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air atau yang di sebut sebagai negara kepulauan ...

paham kekuasaan indonesia

 bangsa indonesia yang berfalsafah dan berideologi pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan bangsa indonesia cinta damai , akan tetapi lebih cinta kemerdekaan sehingga wawasan nasional indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal tersebut mengandung persengketaan dan nepotisme ....

Implementasi Wawasan Nusantara 

 implementasi wawasan nusantara berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :

•  Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis . Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat , aspiratif dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan rakyat.
•  Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar – benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata .
•  Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan social budaya akan menciptakansikap batiniah dan lahiriah yang mengakui , menerima , dan dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia pencipta .
•  Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuhkankesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjutkan membentuk sikap bela negara pada setiap warga Negara Indonesia.

PENUTUP
 kesimpulan dari makalah diatas adalah wawasan nasional indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan karena hal itu mengandung persengketaan dan nepotisme . indonesia merupakan wilayah yang dipisahkan oleh laut tetapi tetap satu kesatuan yaitu NKRI ....

KONSEP DEMOKRASI , BENTUK DEMOKRASI , SISTEM PEMERINTAHAN & PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

KATA PENGANTAR
 Puji syukur atas kehadirat Allah SWT,karena karunia-NYA lah saya dapat menyusun makalah ini .

untuk lebih memantabkan pemahaman kita , dalam makalah ini di jelaskan mengenai macam-macam demokrasi , sifat-sifat demokrasi , bentuk-bentuk demokrasi , ciri-ciri demokrasi , sistem pemerintahan demokrasi dan pendidikan bela negara.

semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ......


PENDAHULUAN
 Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi  ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif,yudikatif dan legislatif) untuk di wujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain agar bisa saling mengawasi dan saling mengontrol.


ISI
 demokrasi berasal dari bahasa yunani , yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan
jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana rakyat memegang peranan penting yang menentukan kesejahteraan suatu negara.

sifat-sifat demokrasi :

1. demokrasi bersifat politik
2. demokrasi bersifat yuridis
3. demokrasi bersifat ekonomis
4. demokrasi bersifat sosialis
5. demokrasi bersifat kultural

macam-macam demokrasi :

• demokrasi sederhana 

 demokrasi yang terdapat dalam desa-desa berdasarkan gotong royong dan musyawarah

• demokrasi liberal

  tujuan dari demokrasi ini agar manusia tidak di anggap sebagai alat belaka , melainkan manusia di pandang sebagai makhluk hidup yang memiliki tujuan sendiri.

• demokrasi rakyat 

  tujuan demokrasi ini sama seperti demokrasi liberal hanya perbedaannya terletak pada cara pelaksaan dan cara pandangnya terhadap manusia.

• demokrasi tengah 

  demokrasi ini tidak di anggap penting orang perseorangan  yang di pentingkan ialah bangsa yaitu rakyat sebagai keseluruhan seperti semboyan hitler " du bist nichts,dein volk ist alles "

• demokrasi terpimpin

 untuk melaksanakan demokrasi para pemimpin harus memimpin atau mendidik rakyat untuk demokrasi

• demokrasi pancasila

  paham demokrasi yang di jiwai oleh sila-sila pancasila.prinsip demokrasi pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat.

bentuk-bentuk demokrasi :

• pemerintahan monarkhi : monarkhi mutlak , manarkhi konstitusional , dan monarkhi parlementer
• pemerintahan republic : berasal dari kata res yang berarti pemerintahan dan publica yang berarti rakyat.jadi pemerintahan republic yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat.

demokrasi yang dianut di indonesia yaitu demokrasi pancasila.penjelasan mengenai sistem pemerintahan negara : 

1. indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechstaat) ,  tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machstaat).
2. pemerintahan berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) , tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

ciri-ciri demokrasi pancasila :

1. kedaulatan ada di tangan rakyat
2. selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong
3. cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat
4. tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi
5. diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban
6. menghargai hak asasi manusia
7. ketidak setujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan di salurkan melalui wakil-wakil rakyat.tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokkan karena merugikan semua pihak.
8. tidak menganut sistem monopartai
9. pemilu di laksanakan secara luber
10. mengandung sistem mengambang
11. tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas
12. mendahulukan kepentingan rakyat atau umum

sistem pemerintahan demokrasi pancasila :

1. indonesia adalah negara berdasar hukum
2. indonesia menganut sistem konstitusional
3. mpr sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi
4. presiden adalah penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR
5. pengawasan DPR
6. menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab terhadap DPR 
7. kekuasaan kepala negara tidak terbatas

bentuk-bentuk demokrasi pancasila :

1. demokrasi langsung , dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan keputusan
2. demokrasi perwakilan , seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilu untuk  menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

pemahaman demokrasi di indonesia :

1. dalam system kepartaian di kenal adanya 3 sistem kepartaian , yaitu multi partai , sistem 2 partai dan sistem 1 partai
2. sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara
3. hubungan antarpemeganng kekuasaan negara

fungsi demokrasi pancasila : menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara

Pendidikan pendahuluan bela negara berfungsi memasyarakatkan upaya bela negara dengan cara menyadarkan segenap warga negara akan hak dan kewajiban dalam upaya bela negara.

asas demokrasi dalam pembelaan negara mencakup 2 arti :

1. bahwa setiap negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan UUD 45 dan perundang-undangan yang berlaku
2. setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing

motivasi dalam pembelaan negara :

• pengalaman sejarah perjuangan RI
• kedudukan wilayah geografis nusantara yang strategis
• keadaan penduduk (demografis) yang besar
• kekayaan sumber daya alam
• perkembangan kemajuan IPTEK
• kemungkinan timbulnya bencana alam

 PENUTUP

 kesimpulan dari makalah ini bahwa indonesia menganut demokrasi pancasila yang merupakan paham demokrasi yang di jiwai oleh sila-sila pancasila.prinsip demokrasi pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat.menurut saya demokrasi pancasila, sangat cocok untuk indonesia karena dengan musyawarah negara ini dapat berjalan dengan baik.salah satu caranya mendengar aspirasi rakyat.karena demokrasi adalah dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.